mutu pendidikan

MAKALAH

MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pengantar Pendidikan

yang dibimbing oleh Ibu Dra. Ida Murni Saan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh:

MAILIZA PUTRI

NPM. 11060278

BK 2011 G

 

 

 

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING

 

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT

PADANG

2011/2012

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………….       i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………       ii

BAB I        PENDAHULUAN …………………………………………………………..       1

    A.  Latar Belakang …………………………………………………………………………       1

    B.  Rumusan Masalah …………………………………………………………………….       3

    C.  Tujuan …………………………………………………………………………………….       3

BAB II      PEMBAHASAN………………………………………………………………       4

    A.  Mutu Pendidikan di Indonesia …………………………………………………..       4

    B.  Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia …………………..       5

    C.  Cara Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia………………………       10

    D. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu

         Pendidikan di Indonesia……………………………………………………………..      11

BAB III     PENUTUP……………………………………………………………………….      16

    A.  Kesimpulan ……………………………………………………………………………..      16

    B.  Saran ………………………………………………………………………………………      17

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………..      18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

Segala puji dan rasa syukur kami sampaikan dan hanya milik Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karunia-NYA lah kami bisa menyelesaikan tugas makalah ini, serta shalawat dan salam kami minta kepada Allah SWT semoga di hadiahkan kepada nabi junjungan kita Muhammad SAW yang menjadi suritauladan bagi kita semua. Semoga dengan selalu bersalawat kepadanya kita nanti mendapat syafaatnya di padang ma’syar kelak amin-amin YaRabbal’alamin.

Selanjutnya kami pemakalah mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman dan tuntutan kapada kami sebagai pamakalah serta waktu yang telah di tentukan untuk menyelesaikan tugas dari makalah kami ini. Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat bagi kami yang merangkainya dan bagi kita semuanya dalam melakukan perkuliahan kita ini.

Akhir kata, kami menyadari masih banyak terjadi kesalahan dalam penyusunan dan perangkaian makalah ini, maka dari pada itu, kami mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dan inovatif demi meraih yang lebih baik dari apa yang  kami sajikan ini dan perbaikan untuk masa yang akan mendatang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa atau pun negara dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional. Selain itu pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu negara berwajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak yang bisa diakses oleh setiap orang. Pada faktanya pendidikan belum bisa dinikmati oleh seluruh warga negara, hal itu dibuktikan dengan adanya siswa-siswi yang putus sekolah dan siswa-siswi yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar 45 menyatakan “… Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa …” ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu dari tujuan bangsa ini. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4 memperjelas bahwa anggaran penyelenggaraan Pendidikan Nasional minimal sebesar 20 % diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara ideal, penyelenggaraan Pendidikan Nasional seperti dilukiskan dalam konstitusi di atas. Namun dalam realitasnya justru mengatakan lain. Pendidikan Nasional semakin menyimpan banyak persoalan dan sampai sekarang belum terselesaikan. Proses penyelenggaraan Pendidikan Nasional masih sering terbentur dengan berbagai kendala, baik dari segi kebijakan (policy), sistem sosial dan kesadaran kita sendiri.

Berdasarkan paparan di atas pemerintah atau negara berkewajiban untuk  memberikan dan menyelenggarakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan ini diselenggarakan dalam rangka mendidik  dan mencerdaskan rakyat agar dengan pendidikan yang telah ditempuhnya bisa digunakan untuk mencari dan mewujudkan taraf kehidupan yang layak, makmur dan sejahtera.

Karena kenyataannya di dalam proses belajar mengajar selalu ada para siswa yang memerlukan bantuan, baik dalam mencerna bahan pengajaran maupun dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar mereka. Berbagai upaya pembenahan sistem pendidikan dan perangkatnya di Indonesia terus dilakukan, akibatnya muncul beberapa peraturan pendidikan untuk saling melengkapi dan menyempurnaan peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan saat ini.

Dan untuk sekarang yang kita rasakan adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan.

 

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana mutu pendidikan di Indonesia saat ini?

2.      Apa saja yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia?

3.      Bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia?

4.  Apa tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di    Indonesia?

 

C.    TUJUAN

1.      Mendiskripsikan mutu pendidikan di Indonesia saat ini.

2.      Menentukan penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

3.     Mendiskripsikan cara-cara dalam meningkatkan mutu pendidikan di   Indonesia.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pendidikan merupakan kebutuhan primer sebagaimana kesehatan yang harus dirasakan oleh manusia dalam hidupnya. Oleh karenanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan berkualitas. Namun dalam kenyataannya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan.

Ini dibuktikan antara lain dengan Laporan United Nations Development Program (UNDP) tahun 2004 dan 2005, menyatakan bahwa Indeks pembangunan manusia di Indonesia ternyata tetap buruk. Tahun 2004 Indonesia menempati urutan ke-111 dari 175 negara. Tahun 2005 IPM Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 177 negara. Posisi tersebut tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Berdasarkan IPM 2004, Indonesia menempati posisi di bawah negara-negara miskin seperti Kirgistan (110), Equatorial Guinea (109) dan Algeria (108). Bahkan jika dibandingkan dengan IPM negara-negara di ASEAN seperti Singapura (25), Brunei Darussalam (33) Malaysia ( 58), Thailand (76), sedangkan Filipina (83). Indonesia hanya satu tingkat di atas Vietnam (112) dan lebih baik dari Kamboja (130), Myanmar (132) dan Laos (135)

Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berpusat di Hongkong pada tahun 2001 juga menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang disurvei, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang dan Taiwan, India, Cina, serta Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke-12, setingkat di bawah Vietnam.

Selain itu, terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun.

Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah.

Kualitas pendidikan Indonesia saat ini masih rendah dan bisa dibilang memprihatinkan. Masih sering dijumpai bangunan sekolah yang buruk kondisinya. Bahkan sekolah-sekolah yang beratapkan langit pun masih banyak. Siswa tidak mendapatkan pasokan buku yang memadai. Dan yang fatal lagi adalah mahalnya biaya sekolah. Padahal kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Inilah realita yang dialami dunia pendidikan di Indonesia.

Kondisi diataslah yang menghambat Indonesia untuk bisa bangkit mengatasi masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia serta tingginya angka pengangguran. Minimnya kualitas dan fasilitas pendidikan tentunya berdampak secara signifikan terhadap kualitas manusia itu sendiri. Begitu banyaknya masalah yang dihadapi pemerintah tentunya tidak bisa kita selesaikan secara cepat.

B.     PENYEBAB RENDAHNYA MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyebab umum dan penyebab khusus.

1.      Penyebab Umum

a.      Efektifitas Pendidikan di Indonesia

Efektifitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu “goal” apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pembelajaran dan bagaimana hasil yang diharapkan. Jelas hal ini merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan efektifitas pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita.

b.      Efisiensi Pengajaran di Indonesia

Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik.

c.       Standarisasi Pendidikan di Indonesia

Dunia pendidikan terus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat juga terus-menerus berubah apalagi di dalam dunia terbuka yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar. Dan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki standar pendidikan yang dapat dikatakan sangat rendah. Salah satu buktinya dapat di lihat dari nilai standar minimal yang harus dicapai siswa untuk mencapai kelulusan.

Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal  terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan di ukur oleh standard dan kompetensi di dalam berbagai versi sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standardisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP)

Tinjauan terhadap sandardisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya muncullah bahaya yang tersembunyi yaitu kemungkinan adanya pendidikan yang terkekan oleh standar kompetensi saja sehingga kehilangan makna dan tujuan pendidikan tersebut. Peserta didik Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar  mencapai standar pendidikan, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak perduli bagaimana acara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang  diperoleh, yang terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar.

Selain itu, akan lebih baik jika dipertanyakan kembali apakah standar pendidikan di Indonesia sudah sesuai atau belum. Dalam kasus UAN yang hampir selalu menjadi kontrofersi misalnya. Adanya sistem evaluasi seperti UAN sudah cukup baik, namun yang disayangkan adalah evaluasi pendidikan seperti itu yang menentukan lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan, hanya dilaksanakan sekali saja tanpa melihat proses yang dilalui peserta didik yang telah menempuh proses pendidikan selama beberapa tahun. Selain hanya berlangsung sekali,  evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi beberapa bidang studi saja tanpa mengevaluasi bidang studi lain yang telah didiikuti oleh peserta didik.

Menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang akan langsung mendapat balasan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu jangan pernah puas dengan ilmu yang kita punya, karena itu hanya setitik air di lautan ilmuNya Allah.

Seperti yang telah Allah terangkan dalam QS Al-an’am 119.Yang artinya;

 

119. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas

2.      Penyebab Khusus

a.      Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Seperti yang kita ketahui, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedung gedungnya telah rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap dan banyak yang rusak, laboratorium tidak standar, serta pemakaian teknologi informasi tidak memadai. Bahkan yang lebih parah, masih banyak sekolah kita yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, dan tidak memiliki laboratorium

b.      Rendahnya Kualitas Guru (Pendidik)

Keadaan guru di Indonesia sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tertuang dalam pasal 39 UU No. 20/2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat.Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia dinyatakan tidak layak mengajar. Hal itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu, yang tingkat berpendidikan hanya sampai SPG (SMA) atau berpendidikan diploma D2 ke bawah. Walaupun guru bukan satu – satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, guru memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yan menjadi tanggung jawabnya.

c.       Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai andil dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar Rp 3.000.000. Tetapi lihatlah kenyataan sekarang, rata – rata gaji guru PNS Rp 1.500.000, guru bantu Rp 460.000, dan guru honorer rata – rata Rp 10.000 per jam. Dengan pendapatan seperti itu, banyak guru yang melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, membei les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang buku/LKS, pedagang ponsel dan pulsa, pedagang mie rebus, dan sebagainya. Keadaan yang seperti itu juga mempunyai andil untuk mempengaruhi kualitas seorang guru. Bayangkan, seandainya guru – guru di Indonesia telah sejahtera, maka mereka akan benar – benar memusatkan segala aktivitasnya untuk melaksanakan tugasnya.

d.      Rendahnya Prestasi Siswa

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Karena segala media siswa dalam mencapai prestasi tidak dapat dipenuhi oleh siswa. Siswa hanya menggunakan fasilitas apa adanya itupun sudah tidak layak pakai.

e.       Mahalnya Biaya Pendidikan

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.

f.       Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

 

C.    CARA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Ada banyak sekali alternatif yang mungkin dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.      Penyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Dengan diberlakukannya kurikulum 2004 (KBK), kini guru lebih dituntut untuk mengkontekstualkan pembelajarannya dengan dunia nyata, atau minimal siswa mendapat gambaran miniatur tentang dunia nyata. Harapan itu tidak mungkin tercapai tanpa bantuan alat-alat pembelajaran (sarana dan prasarana pendidikan).

Menurut Kepmendikbud No. 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah harus memiliki persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan serba lengkap dan cukup seperti, luas lahan, perabot lengkap, peralatan/laboratorium/media, infrastruktur, sarana olahraga, dan buku rasio 1:2. Kehadiran Kepmendiknas itu dirasakan sangat tepat karena dengan keputusan ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak “kebablasan cepat” atau “keterlaluan tertinggal” di bawah persyaratan minimal sehingga kualitas pendidikan menjadi semakin terpuruk.

Selanjutnya, UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 45 ayat (1) berbunyi, setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Jika kita lihat kenyataan di lapangan bahwa hanya sekolah-sekolah tertentu di beberapa kota di Indonesia saja yang memenuhi persyaratan SPM, umumnya sekolah negeri dan swasta favorit. Berdasarkan fakta ini, keterbatasan sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah tertentu, pengadaannya selalu dibebankan kepada masyarakat. Alasannya pun telah dilegalkan berdasarkan Kepmendiknas No. 044/U/2002 dan UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 56 ayat (1). Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, ayat (2) Dewan pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis, dan ayat (3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Menyikapi keadaan yang demikian sulit, apalagi kondisi negara yang kian kritis, solusi yang ditawarkan adalah manfaatkan seluruh potensi sumber daya sekolah dan masyarkat sekitar, termasuk memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah. Mudah-mudahan dengan sistem anggaran pendidikan yang mengacu pada UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 46 dan 49 permasalahan ini dapat diatasi dengan membangun kebersamaan dan kepercayaan antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

2.      Meningkatkan Profesionalisme Guru

Kecanggihan kurikulum dan panduan manajemen sekolah tidak akan berarti jika tidak ditangani oleh guru profesional. Karena itu tuntutan terhadap profesinalisme guru yang sering dilontarkan masyarakat dunia usaha/industri, legislatif, dan pemerintah adalah hal yang wajar untuk disikapi secara arif dan bijaksana.

Konsep tentang guru profesional ini selalu dikaitkan dengan pengetahuan tentang wawasan dan kebijakan pendidikan, teori belajar dan pembelajaran, penelitian pendidikan (tindakan kelas), evaluasi pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, manajemen pengelolaan kelas/sekolah, serta tekhnologi informasi dan komunikasi. Sebagian besar tentang indikator itu sudah diperoleh di LPTK antara lain IKIP, FKIP, dan STKIP non-refreshing.

Fenomena menunjukkan bahwa kualitas profesionalisme guru kita masih rendah. Faktor-faktor internal seperti penghasilan guru yang belum mampu memenuhi kebutuhan fisiologis dan profesi masih dianggap sebagai faktor determinan. Akibatnya, upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan menjadi terhambat karena ketidakmampuan guru secara financial dalam pengembangan SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan.

Hal itu juga telah disadari pemerintah sehingga program pelatihan mutlak diperlukan karena terbatasnya anggaran untuk meningkatkan pendidikan guru. Program pelatihan ini dimaksudkan untuk menghasilkan guru sebagai tenaga yang terampil (skill labour) atau dengan istilah lain guru yang memiliki kompetensi.

UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 42 ayat (1) menyebutkan pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Uraian pasal 42 itu cukup jelas bahwa untuk menjadi guru sebagai tahapan awal harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimal (latar belakang pendidikan keguruan/umum dan memiliki akta mengajar). Setelah guru memenuhi persyaratan kualifikasi, maka guru akan dan sedang berada pada tahapan kompetensi. Namun, fenomena menunjukkan bahwa pendidik di sekolah masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan guru sangat mudah untuk dimasuki oleh siapa saja.

Dengan kualitas mahasiswa yang baik dan pendidikan dan pelatihan guru yang berkualitas tinggi tak salah jika kemudian mereka dapat menjadi guru-guru dengan kualitas yang tinggi pula. Dengan kompetensi tersebut mereka bebas untuk menggunakan metode kelas apapun yang mereka suka, dengan kurikulum yang mereka rancang sendiri, dan buku teks yang mereka pilih sendiri. Jika negara-negara lain percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, mereka justru percaya bahwa ujian dan testing itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. Terlalu banyak testing membuat kita cenderung mengajar siswa untuk lolos ujian, ungkap seorang guru di Finlandia. Padahal banyak aspek dalam pendidikan yang tidak bisa diukur dengan ujian. Pada usia 18 th siswa mengambil ujian untuk mengetahui kualifikasi mereka di perguruan tinggi dan dua pertiga lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi.

3.      Meningkatkan Kesejahteraan guru

Rendahnya kesejahteraan guru juga dapat menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Untuk itu pemerintah hendaknya senantiasa untuk memperhatikan kesejahteraan guru. Misalnya dengamemberikan tunjangan kepada guru-guru di daerah terpencil, memberikan tunjangan kepada GTT yang ada di sekolah-sekolah. Dengan demikian para guru akan merasa lebih diperhatikan sehingga mereka meningkatkan kinerjanya.

4.      Pemberikan Penghargaan pada Setiap Prestasi yang Diraih Siswa maupun Guru

Guru sebagai manusia yang diharapkan sebagai ujung tombak meningkatkan mutu berhasrat mengangkat harkat dan martabatnya. Jasanya yang besar dalam dunia pendidikan pantas untuk mendapatkan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik agar tidak termarjinalkan dalam kehidupan masyarakat.

Demikian juga dengan siswa, hendaknya siswa senantiasa diberi penghargaan atas prestasi yang mampu diraihnya. Karena penghargaan itu nantinya dapat menjadi motivasi baginya sehingga prestasinya menjadi lebih meningkat.  

5.      Menyelenggarakan Pendidikan Gratis

Mc. Keena & Beech (1995 : 161) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia” mengatakan, penghargaan diberikan untuk menarik dan mempertahankan SDM karena diperlukan untuk mencapai saran-saran organisasi. Staf (guru) akan termotivasi jika diberikan penghargaan ekstrinsik (gaji, tunjangan, bonus dan komisi) maupun penghargaan instrinsik (pujian, tantangan, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan dan pengembangan karir).

Abraham H. Maslow mengatakan manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang memiliki lima tingkatan (hierarchy of needs) yakni, mulai dari kebutuhan fisiologis (pangan, sandang dan papan), kebutuhan rasa aman (terhindar dari rasa takut akan gangguan keamanan), kebutuhan sosial (bermasyarakat), kebutuhan yang mencerminkan harga diri, dan kebutuhan mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat.

Guru sebagai manusia yang diharapkan sebagai ujung tombak meningkatkan mutu berhasrat mengangkat harkat dan martabatnya. Jasanya yang besar dalam dunia pendidikan pantas untuk mendapatkan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik agar tidak termarjinalkan dalam kehidupan masyarakat.

 

D. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah harus bisa membuat prioritas dalam upaya perbaikan kualitas manusia Indonesia. Realisasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total APBN negara harus bisa segera direalisasikan oleh pemerintah. Jangan sampai anggaran yang telah besar ini justru dikorup oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penetapan sistem pendidikan yang baku serta tidak harus berubah pada setiap pergantian menteri harus bisa menjadi target pemerintah. Hal ini bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Daerah-daerah seperti ini seharusnya menjadi fokus pemerintah karena banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Terakhir, perbaikan kualitas para pendidik pun harus bisa diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai para guru yang mengajari para calon pemimpin bangsa ini justru merupakan orang-orang yang tidak mengerti apa yang mereka ajarkan. Inilah beberapa hal yang harus segera dilakukan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah SDM di Indonesia.

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

A.    KESIMPULAN

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa atau pun negara dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional. Namun dalam kenyataannya dewasa ini pendidikan di Indonesia dapat dikatakan mengalami keterpurukan. Terbukti dari survey yang dilakukan United Nations Development Program (UNDP) dan Political and Economic Risk Consultancy (PERC).

Secara umum rendahnya mutu pendidikan di Indonesia disebabkan karena rendahnya efektifitas pendidikan di Indonesia, kurang adanya efisiensi pendidikan, standarisasi pendidikan yang tergolong rendah. Sedangkan secara khusus penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain:

1.      Rendahnya kualitas sarana fisik

2.      Rendahnya kualitas guru (pendidik)

3.      rendahnya kesejahteraan guru

4.      Rendahnya prestasi siswa

5.      Mahalnya biaya pendidikan

6.      Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan

Dan beberapa upaya yang dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah tersebut adalah:

1.      Penyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai

2.      Meningkatkan Profesionalisme Guru

3.      Meningkatkan Kesejahteraan guru

4.      Pemberikan Penghargaan pada Setiap Prestasi yang Diraih Siswa maupun Guru

5.      Menyelenggarakan Pendidikan Gratis

 

B.     SARAN

Pendidikan merupakan aset suatu bangsa,maka dari itu perlu perhatian khusus dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan

Pemerintah sebagai pihak yang paling berperan dalam dunia pendidikan hendaknya selalu berupaya terus meningkatakan mutu pendidikan di Indonesia dengan terobosan – trobosan ataupun program terbarunya. Dengan demikian pendidikan di Indonesia tidak lagi mengalami keterpurukan.

Guru sebagi penyelenggara pendidikan di sekolah juga tidak kalah penting peranannya. Untuk itu diharapkan guru – guru di sekolah seterusnya membuat inovasi – inovasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Mu’arif. 2008. Mengurai Akar Problematika Pendidikan Nasional

 

Handayani.2008. Problematika Sistem Pendidikan Indonesia dan Gagasan Pendidikan Berbasis Syari’ah

 

Nurhilal.O. Meneropong Problem Pendidikan Di Indonesia, Jurusan Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran,Refleksi Hari Pendidikan Nasional   

                

UU No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

 

Wahyudin, Dinn. 2004. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Universitas Terbuka

 

www.kompas.com

 

http://js.ugm.ac.id/opini/sosial/111-penyebab-rendahnya-mutu-pendidikan-di-indonesia.html

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s